Satgas Terbitkan SE Baru, Atur Dispensasi Karantina Pejabat Pulang Dinas

Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi resmi terbit. SE baru ini tetap mewajibkan penumpang internasional yang masuk ke Indonesia untuk karantina selama 10×24 jam, dan 14×24 jam khusus dari 11 negara.

Akan tetapi, SE ini mengatur soal dispensasi pengurangan durasi karantina atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Dispensasi dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

“Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri,” kata juru bicara nasional Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.

Menurut Wiku, pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas tersebut harus melakukan karantina terpusat di hotel. Tak hanya itu, rombongan penyerta keperluan dinas juga wajib melakukan karantina terpusat.

Pengecualian dan dispensasi ini, kata Wiku, hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia. Pengajuan harus disampaikan kepada Satgas Covid-19 dan berdasarkan evaluasi kementerian dan lembaga terkait.

SE Nomor 25 ini sebelumnya sudah diteken Ketua Satgas Covid-19 Letnan Jenderal TNI Suharyanto pada Selasa, 14 Desember 2021. SE ini menggantikan aturan lama yaitu SE Nomor 23 yang sudah berlaku sejak akhir November 2021.

Secara umum, aturan karantina di SE lama masih berlaku. Untuk penumpang internasional dari 11 negara teridentifikasi mengalami transmisi komunitas varian Covid-19 Omicron, WNA dilarang masuk dan WNI boleh masuk dengan karantina 14×24 jam. Untuk penumpang internasional di luar negara itu, WNI dan WNI wajib karantina 10×24 jam.

12 Selanjutnya

Lalu, SE baru ini terbit serta memberikan batasan pengecualian mengikuti kewajiban karantina bagi WNI secara terbatas dan ketat. Pengecualian hanya berlaku dalam dua keadaan mendesak saja.

“Memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,” ujar Wiku.

Sementara untuk Warga Negara Asing (WNA), pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku untuk sejumlah kriteria terbatas. Di antaranya yaitu pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G20, skema Travel Corridor Agreement (TCA), dan orang terhormat atau orang terpandang.

Wiku menambahkan, penentuan lokasi karantina di wilayah Jakarta dibagi dalam dua skema. Pertama, WNI (Pekerja Migran Indonesia atau PMI, pelajar atau mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.

Kedua, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19.

Tapi meski ada dispensasi bagi pejabat tertentu untuk menjalani karantina mandiri, Satgas memastikan pengawasan tetap dilakukan. Satgas memberikan memberikan sejumlah syarat yang ketat, seperti kewajiban pelaporan hasil tes PCR pada hari ke-9 karantina.

Wiku pun menegaskan setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas, misalnya dengan mengembalikan lagi ke tempat karantina terpusat. “Bila masih tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.